JOURNALINVESTIGASI.COM, JAKARTA – Penyelenggaraan bimbingan teknis (Bimtek) penerapan aplikasi sistem pengelolaan aset desa (SIPADES) oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMD), Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat di Jakarta, kini menuai sorotan dari berbagai pihak.
Pasalnya, Bimtek yang mengikutkan 168 Desa di Mamasa, dianggap pemborosan anggaran di tengah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mamasa, mengalami defisit hingga Rp.100 miliar.
Tak tanggung-tanggung, dua peserta dari setiap desa diwajibkan menyetor Rp. 10. Juta kepada penyelenggara kegiatan. Belum termasuk biaya tiket dan akomodasi.
Ironisnya, usai Bimtek pada Rabu kemarin, terdapat 50 kepala desa yang terlantar di Bandara Soekarno-Hatta, lantaran belum memiliki tiket pesawat untuk pulang.
Salah seorang peserta yang tidak bersedia disebutkan identitasnya, mengaku sudah dua malam tidak tidur lantaran menunggu jadwal pemberangkatan dari Jakarta ke Makassar, Sulawesi Selatan.
Namun sayang, hingga saat ini masih terdapat 50 desa yang tdaik bisa pulang karena belum memiliki tiket.
Diceritakan, dua hari yang lalu tepatnya Rabu (29/6/2022) usai Bimtek, ia disarankan menunggu jadwal pemberangkatan.
Hingga pukul 04.00 Wib dini hari, ia dan puluhan peserta lainnya baik kepala desa, perangkat desa maupun sekretraris desa yang jadi peserta, tak kunjung diberangkatkan.
Padahal sebelumnya, pihak panitia dari Dinas PMD telah meminta data identitas peserta untuk keperluan tiket.
Hingga Kamis (30/6/2022) malam, ia dan peserta lainnya disarankan menunggu pemberangkatan di Bandara Soekarno-Hatta.
