Juan juga tak menyangkal, pada pengesahan APBD Mamasa 2022, tidak ada yang menyinggung persoalan PPPK baik dari dewan maupun dari eksekutif.
Sempat disiapkan anggarannya kurang lebih 30 miliar, namun karena tidak ada keputusan yang final soal sumber pembiayaan apakah lewat APBN atau APBD, maka tidak dialokasikan.
Ditanya apakah alokasi PPPK tidak menjadi prioritas saat pembahasan anggaran?? Juan kembali tak menampik.
“Kurang lebih seperti itu. Artinya saya berbicara ini sesuai apa yang saya lalui saat pembahasan anggaran saat itu,” ungkapnya.
Ia menekankan, apapun alasannya, soal penggajian Guru PPPK menjadi tanggung jawab bersama antara Pemda dan DPRD untuk segera mencari solusinya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, dari 394 Guru PPPK Mamasa yang lulus seleksi tahap I dan II, belum satupun yang diusulkan untuk permintaan NI PPPK.
Sementara CPNS Mamasa, dari 74 yang dinyatakan lulus, semuanya telah diusulkan ke pemerintah pusat untuk dimintakan Nomor Induk Pegawai (NIP).
Sementara itu, Sekretaris Daerah, Kabupaten Mamasa, Muhammad Syukur menerangkan, pemerintah daerah merasa terjebak pada perekrutan tenaga P3K.
Alasannya, pada awal sebelum perekrutan, diwacanakan bahwa gaji P3K akan ditanggung oleh pemerintah pusat.
Namun seiring berjalannya perekrutan, gaji P3K dikembalikan ke daerah masing-masing.
Namun, yang menjadi kendala karena gaji P3K belum sempat dianggarkan pada anggaran pokok tahun 2022.
“Kita sudah masuk tengah anggaran, jadi tidak mungkin kegiatan yang sudah jalan mau dihentikan,” ujar Muhammad Syukur, saat ditemui di ruang kerjanya di Kantor Bupati Mamasa, Selasa (12/4/2022).
