Tak hanya itu, bahkan Marthen juga menyebut ada dugaan korupsi alokasi anggaran pembayaran bahan bakar minyak (BBM) operasional kendaraan dinas pada Sekretariat Daerah, yang dikelola Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa.
“Realisasi anggaran tidak sesuai. Dimana banyak kendaraan dinas menunggak membayar pajak, sementara realisasi anggaran telah mencapai 100 persen,” ungkap Marthen.
Selaras dengan itu, Stenly, Aktivis Mamasa, juga meminta pihak APH untuk memeriksa setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan Pemerintah Daerah. Satu di antaranya tunggakan BPJS Kesehatan sebesar Rp.16 miliar.
“Kami tegaskan bahwa APH harus memeriksa setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan pemerintah daerah,” pintanya.(*)
