JOURNALINVESTIGASI.COM, MAMASA – Pemerintah Kabupaten Mamasa, berencana melakukan pinjaman alur kas di Bank Pembangunan Daerah (BPD), dalam waktu dekat.
Pinjaman itu bertujuan menyelesaikan polemik pembayaran tunjangan sertifikasi guru tahun 2023 yang belum dibayarkan sepenuhnya.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa, Muh. Syukur, merespon solusi yang ditawarkan Ketua DPRD Mamasa, Orsan Soleman B, pada audiens bersama forum guru di ruang pola kantor Bupati Mamasa, Kamis (25/1/2024).
Sebelumnya, Orsan mengatakan, ada tiga solusi yang dapat dilakukan pemerintah Kabupaten Mamasa, menyelesaikan polemik pembayaran tunjangan sertifikasi guru sejalan tuntutan para guru.
Solusi yang tawarkan Orsan yakni Pj Bupati Mamasa, Muhammad Zain, memanggil Kepala BPKD melihat bagaimana keadaan keuangan daerah.
Jika keuangan daerah tidak mampu menyelesaikan persoalan itu, maka pemerintah daerah bisa menutupi persoalan tunjangan itu, maka pemerintah masih memiliki cadangan keuangan daerah dalam bentuk penyertaan modal di BPD.
“Ada cadangan dana kuta di sana (BPD), silahkan dijajaki. Yang ketiga, coba kita jejaki pinjaman jangka pendek atau pinjaman alur kas,” ungkap Orsan.
Kata Orsan, pinjaman alur kas pada BPD, dimungkinkan menurut peraturan pemerintah nomo 6 tahun 2012, tanpa persetujuan DPRD, kecuali sifatnya pinjaman jangka menengah dan jangka panjang.
“Kalau pinjaman alur kas, itu kewenangan dari pemerintah daerah,” ujar Orsan.
Merespon itu, Sekda Mamasa, Muh. Syukur menuturkan, tiga solusi itu tekah berkali-kali pihaknya rapat membahas soal pinjaman itu.
