“Apa yang ditawarkan pak ketua (Orsan Soleman), adalah upaya untuk menyelesaikan persoalan tunjangan sertifikasi guru,” ujar Syukur.
Secara teknis mengenai langkah itu, Syukur meminta Kepala BPKD, Herry Kurniawan menyampaikan pada audiens itu.
Menjawab itu, Herry Kurniawan menerangkan, pada 15 Januari 2024 lalu, pihaknya dipanggil oleh Mendagri menyampaikan persoalan tunjangan itu.
Pada pertemuan itu, pihaknya menyampaikan skema pembayaran tunjangan sertifikasi guru secara bertahap.
Namun, oleh Mendagri, Menkeu dan Kemendikbud, menyarankan agar Pemda Mamasa segera membayar tunjangan itu.
Sehingga upaya yang dilakukan yakni meminjam dana ke BPD, sesuai solusi yang ditawarkan Ketua DPRD.
“Ada kebijakan dari BPD bahwa kita bisa melakukan pinjaman melalui pinjaman arus kas, tetapi ketika dana kita sudah masuk semua, maka pinjaman itu akan diselesaikan,” terang Herry.
Namun pembayaran terhadap tunjangan sertifikasi itu, ditargetkan pada bulan februari mendatang.
Sementara itu, Pj Bupati Mamasa, Muhammad Zain, enggan berkomentar lebih jauh mengenai solusi yang akan dilakukan menanggapi persoalan itu.
Kepada wartawan, Zain mengatakan pihaknya akan mencari solusi untuk menangani persoalan itu.
“Mohon maaf, saya belum bisa sampaikan kepada wartawan, nanti kita lihat buktinya,” ujar Zain.
Kendati begitu, Zain menargetkan persoalan tunjangan sertifikasi itu akan dibayarkan pada februari nanti.
“Kita harus menyelesaikan februari-maret,” jawabnya lanjut.
Soal gaji aparat desa dan tenaga kesehatan, Zain juga mengaku optimis akan menyelesaikan persoalan itu.
