“Terakhir dibuat di bulan desember,” jelas Amos.
Namun, belakangan lanjut dia, perencanaan yang dibuat oleh tim teknis, tidak menjadi acuan pihak PPK.
“Belakangan ada dugaan hasil kajian pendampingan oleh tim teknis ke masyarakat, bukan itu yang dipakai,” akunya.
Ditegaskan Amos, tim teknis dan tim administrasi tidak terlibat pada proses penyaluran bantuan stimulan.
Walau seharusnya sesuai Juknis, peran tim ini mendampingi masyarakat mulai dari verifikasi, penyaluran sampai pasa pembelian bahan.
Bahkan Amos tak menyangkal, pihaknya meminta perpanjangan kontrak tim teknis dan tim administrasi ke pihak PPK, namun tidak mendapat respon dengan alasan anggaran tidak mencukupi.
Sementara itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari BPBD Mamasa, Pasamboan Pangloli, membantah pihaknya melakukan pemotongan penyaluran bantuan stimulan.
“Saya sudah berikan keterangan kepada pihak kepolisian bahwa kami tidak melakukan pemotongan sama sekali,” kata Pasamboan, dikonfirmasi via telepon.
Pasamboan menjelaskan, penyaluran bantuan stimulan melalui rekening masing-masing penerima.
“Adapun kalau ada berita yang mengatakan ada pemotongan di desa, saya tidak tahu karena ada daftarnya penerimaan,” katanya.
“Lengkap administrasi, berapa yang dia tanda tangan, itu yang kami jadikan pegangan,” sambung Pasamboan.
Pasamboan menjelaskan, pada penyaluran ini, masih ada sebanyak 21 kepala keluarga (KK) yang belum tersalurkan.
Namun, proses penyaluran itu dihentikan sementara karena adanya kasus dugaan pemotongan itu.
“Termasuk pengurusan tahap kedua terhadap 170 KK saya hentikan dulu kalau dianggap ada masalah,” jelasnya.
